PEKANBARU (RA) - Persoalan penertiban pedagang yang ada di Pasar Jongkok HR Soebrantas, Panam, Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru yang dilakukan Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru terus menuai masalah. Berbagai aksi penolakan untuk ditertibkan terjadi, hal ini terjadi karena kebijakan penertiban tersebut dinilai tidak berpihak kepada masyarakat pedagang.

Menyikapi hal ini, Anggota Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPRD Pekanbaru, M Fadri AR menyebutkan, seharusnya keberadaan pasar jongkok dapat dipertahankan karena potensi ekonomi pedagang cukup besar. Maka, Pemko Pekanbaru bisa berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi Riau untuk menjadikan sepanjang Jalan HR Soebrantas, Panam tersebut sebagai kawasan PKL.

"Seharusnya bisa dikembangkan dengan konsep City Walk, dimana Jalan HR Soebrantas itu menjadi wisata belanja dan wisata kuliner pada malam hari. Dengan begini, pedagang akan terbantu dan tidak menghilangkan penghasilan pedagang itu. Dengan penertiban sekarang ini, saya pantau di lapangan, pedagang menjadi merugi dan omsetnya menjadi kurang setiap hari," ungkap Fadri ketika dikonfirmasi RiauAktual.com di gedung DPRD Pekanbaru, Kamis (18/10/2012).

Dikatakan Fadri, jika memang menertibkan pedagang Pasar Jongkok, maka Pemko diminta menyiapkan lahan baru yang refresentatif dan tidak jauh dari lokasi berdagang sebelumnya. Sehingga pedagang tidak dirugikan dengan pemindahan lokasi berdagang tersebut.

"Kalau sekarang dipindahkan ke belakang MTC Giant di samping Rumah Sakit Jiwa. Di sana pedagang merugi karena lokasinya tidak strategis. Harusnya di Jalan HR Soebrantas itu saja dikembangkan, kalau masalah macet, saya lihat U Turn di depan Jalan Purwodadi perlu dikaji. Tak hanya pasar itu saja yang mengakibatkan macet, tapi di mall-mall juga perlu dikaji Amdal Lalin-nya. Saya memang Dapil IV, Tampan, makanya saya sangat membela pedagang. Saya dulunya juga pedagang," pinta anggota DPRD Pekanbaru Dapil Tampan tersebut. (RA1)